www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Papua, HAM dan pendekatan parsial

Posted by On 03.24

Papua, HAM dan pendekatan parsial

Ilustrasi: Ribuan pendulang emas tradisional Timika menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Mimika, Papua, Jumat (22/6). Mereka menuntut toko-toko emas yang biasa membeli hasil dulangan kembali dibuka.
Ilustrasi: Ribuan pendulang emas tradisional Timika menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Mimika, Papua, Jumat (22/6). Mereka menuntut toko-toko emas yang biasa membeli hasil dulangan kembali dibuka. | Jeremias Rahadat /ANTARA FOTO

Papua dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat adalah dua hal yang nyaris tidak terpisahkan. Sejarah tentang Papua, barangkali adalah sejarah tentang pelanggaran HAM. Sejak menjadi bagian dari Indonesia dan bernama Irian Jaya, sampai hari ini ketik a reformasi sudah berjalan dua dasawarsa, pelanggaran HAM berat masih menjadi persoalan klasik di wilayah paling timur Indonesia itu.

Hal itu terkonfirmasi melalui data dari Amnesty International, organisasi nirlaba internasional yang fokus pada isu hak asasi manusia. Dalam laporan bertajuk “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua” disebutkan sedikitnya terjadi 69 kasus pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) sepanjang Januari 2010 hingga Februari 2018. Dari 69 kasus tersebut, 39 di antaranya terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Tidak kurang dari 95 korban meninggal, 85 di antaranya beretnis Papua dan sisanya merupakan etnis non Papua. Ironisnya, 34 kasus pembunuhan diduga dilakukan oleh pihak kepolisian, 23 kasus diduga dilakukan oleh pihak militer dan 11 kasus diduga dilakukan oleh kedua institusi tersebut (tirto.id, 3 Juli 2018).

Serangkaian laku kekerasan, pelanggaran HAM berat dan praktik militerisme yang selama i ni terjadi di Papua telah menjadi semacam ‘aib’ bagi bangsa Indonesia. Dalam tinjauan internal, problem klasik di Papua terkait kekerasan dan pelanggaran HAM membuktikan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil memberikan rasa aman bagi warganegaranya.

Di level internasional, kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua tidak ayal telah berpengaruh pada pergaulan Indonesia di level global. Kita, acapkali merasa kikuk dan rikuh ketika dunia internasional menyinggung persoalan HAM di Papua.

Diskriminasi dan marjinalisasi

Pembacaan dan analisis terhadap persoalan HAM di Papua tentu sudah banyak dilakukan. Umumnya, sejumlah analisis itu disatukan oleh benang merah kesimpulan yang sama. Yakni bahwa persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua adalah akumulasi dari kusut-masainya persoalan terkait keadilan ekonomi, hak politik, serta persoalan sosial-budaya lainnya yang terlanjur akut.

Di bidang ekonomi, kesenjangan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Papu a dari masa ke masa telah memunculkan kecemburuan sosial. Kemiskinan di tanah Papua, boleh jadi adalah sebuah ironi. Di satu sisi, Papua dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah. Keberadaan perusahaan transnasional Freeport di Papua Barat cukup menjelaskan betapa kayanya sumber daya alam yang terkandung di bumi Papua.

Sebagai gambaran saja, PT. Freeport Indonesia yang merupakan anak perusahaan tambang asal Amerika Freeport Mc. Moran menghasilkan keuntungan rata-rata 3,29 juta dolar AS atau sekitar 44 triliun rupiah per tahunnya. Namun, di sisi lain tingkat kemiskinan di provinsi Papua dan Papua Barat termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Belum lagi angka rasio gini yang bahkan lebih tinggi dari rasio gini nasional.

Selain di bidang ekonomi, masyarakat Papua juga mengalami diskriminasi di bidang sosial-politik, baik secara kultural maupun rasial. Label negatif (negative stereotype) yang selama ini dilekatkan secara paksa pada masyarakat etnis Papua telah melatari munculnya perlakuan diskriminatif.

Dengan ciri fisik dan identitas sosial yang disandangnya, masyarakat etnis Papua kerap dicitrakan sebagai masyarakat yang primitif, bahkan bar-bar. Stigmatisasi negatif itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya peminggiran sistematis (systematic marginalization) masyarakat Papua secara masif dari ruang publik.

Akumulasi dari kemiskinan, kesenjangan dan trauma karena perlakuan diskriminatif itu menjadi embrio lahirnya benih-benih perlawanan yang tidak jarang mengarah pada gerakan separatisme. Dalam konteks ini, tuntutan diadakannya referendum yang disuarakan oleh elemen masyarakat Papua hanyalah simbol dari gejolak ketidakpuasan masyarakat Papua atas kondisi sosial-politik yang selama ini mereka hadapi.

Kekerasan struktural

Tuntutan referendum masyarakat Papua sebenarnya bukan isu baru. Tuntutan itu bahkan sudah muncul sejak era Orde Baru dan selalu direspons pemerintah pusat dengan pendekatan militeristis. Pengerahan pasukan dan operasi militer dianggap sebagai jalan satu-satunya menyelesaikan persoalan.

Pendekatan militeristis ini berkelindan dengan pola pikir parsial yang menganggap kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tidak lebih dari persoalan terkait isu keamanan. Kerancuan berpikir seperti itu tidak hanya mereduksi kompleksitas persoalan, namun juga telah melahirkan sejumlah persoalan baru.

Rezim demi rezim berganti, pemerintahan pun diisi oleh orang-orang baru, namun cara-cara militeristis dalam menyelesaikan persoalan di Papua tetap dipertahankan. Hal itu menyiratkan kenyataan bahwa pemerintah cenderung enggan memakai pendekatan komprehensif-humanistis, alih-alih pendekatan militeristis-parsial untuk mengurai persoalan di tanah Papua.

Pendekatan militeristis tersebut melahirkan apa yang disebut sosiolog Johan Galtung sebagai kekerasan struktural (structural violence) yang menempatkan negara sebagai aktor utamanya. Atas nama kepentingan stabilitas keamanan, p olisi dan militer sebagai simbol state apparatus bebas melakukan, penyiksaan, penembakan dan tindakan yang abai pada nilai HAM lainnya.

Tudingan bahwa kepolisian dan militer cenderung memiliki impunitas atas kasus pelanggaran HAM di Papua pun seolah mendapat pembuktiannya. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat oleh kepolisian dan militer di Papua nyaris bisa dipastikan berakhir tanpa kejelasan hukum.

Fenomena kekerasan struktural inilah yang selama ini telah menjadi lingkaran setan konflik antara masyarakat sipil versus militer di Papua. Kondisi itu pula yang mempersulit upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat Papua, seperti dijanjikan oleh pemerintah pusat selama ini.

Menagih komitmen

Di awal masa kerjanya sebagai presiden, Joko Widodo selalu menyatakan komitmennya untuk memberi perhatian lebih pada pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Salah satu yang kerap ia sebut dalam pidato-pidatonya adalah peningkatan kesejahteraan di tanah Papua.

Komitmen itu pun ia buktikan dengan menggulirkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangkit listrik hingga jalan Trans Papua yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Di bidang politik, Jokowi juga mengambil semacam langkah rekonsiliasi dengan memberikan grasi pada sejumlah tahanan politik. Kita tentu patut angkat topi atas komitmen dan capaian tersebut.

Namun demikian, harus diakui bahwa langkah-langkah strategis di bidang ekonomi dan infrastruktur itu belum berkorelasi positif pada upaya penegakan HAM di Papua. Seturut data laporan Amnesty International seperti disebut di muka, sebanyak 39 kasus pelanggaran HAM berat terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo.

Dan, seperti yang sudah-sudah, respons pemerintah terkait kasus itu pun cenderung normatif. Tidak ada mekanisme penyelesaian baru yang coba ditawarkan. Cara-cara militeristis dalam menyelesaikan persoalan di Papua pun cenderung masih dilanggengkan.

Di sisa masa pemerintahannya ini, Joko Widodo idealnya mampu melampaui pendekatan parsial dalam menyikapi persoalan terkait HAM di Papua. Dibutuhkan kehendak politik (political will) dan keberanian untuk tidak hanya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Papua, namun juga menghukum para pelakunya.

Impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat, baik itu militer maupun kepolisian tidak lain merupakan kegagalan negara dalam melindungi hak paling dasar dari warganya. Demi memastikan tegaknya keadilan dalam penyelesaian kasus HAM di Papua, pemerintah wajib melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK dan tentunya memberikan akses pada media massa.

Terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak akan mengalpakan perspektif penegakan HAM di dalamnya. Pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan aspek penegakan HAM, hanya akan melahirkan keadilan yang semu.

Nurrochman, mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sumber: Berita Papua

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »