www.AlvinAdam.com

Berita 24 Papua

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Mencari pelayanan kesehatan maksimal di luar Papua

Posted by On 04.34

Mencari pelayanan kesehatan maksimal di luar Papua

Mencari pelayanan kesehatan maksimal di luar Papua

Oleh : Musa Abubar id Mencari pelayanan kesehatan maksimal di luar Papua

Tim UP2KP berdialog dengan pengelola ruang admisi RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta, terkait pelayanan loket bagi pasien rujukan dari Papua. (Foto: Antaranews Papua/UP2KP)

Kami bersyukur karena dengan adanya kerja sama dengan tiga rumah sakit nasional di luar Papua yakni RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, RSUP Dr Soetomo Surabaya dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk menerima pasien rujukan, bisa menekan ..... Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua terus berupaya mencari tempat pelayanan kesehatan maksimal bagi warganya dalam tiga tahun terakhir melalui upaya kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di luar daerah.
Seharusnya Dinas Kesehatan Papua berupaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan maksimal di sejumlah rumah sakit yang ada di provinsi itu. Namun karena ingin "mengejar" pelayanan maksimal, pada 26 Mei 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Papua mulai merealisasikan jalinan kerja sama dengan tiga rumah sakit di luar wilayah itu untuk pelayanan pasien rujukan.
Realisasi kerja sama itu diawali dengan penandatanganan naskah kesepakatan setelah Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) se-Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Jayapura, kala itu.
Ketiga rumah sakit itu yakni Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan Rumah Sakit Um um Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya. Kerja sama dibangun dengan tga rumah sakit tersebut karena dianggap sudah tipe A dengan sub spesialis lengkap.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai mengatakan tidak ada lagi kesulitan dalam hal pelayanan pasien rujukan ke luar daerah. Kemudahan akses ke Makassar, Surabaya, dan Jakarta diharapkan tidak ada lagi masyarakat Papua yang meninggal dunia karena terkendala sistem rujukan.
Sistem rujukan kali ini, kata dia, tidak boleh langsung dari daerah-daerah/kabupaten yang ada di provinsi. "Jika langsung dari daerah-daerah berarti biayanya ditanggung oleh daerah/kabupaten yang bersangkutan," kata Aloysius.
Seluruh pembiayaan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan, harus melalui Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura. Ada tiga kriteria rujukan yang bakal diterapkan, yakni sebelum pasien dirujuk, ada komunikasi awal yang dibangun dengan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP) dan Dinas Kesehatan Papua, untuk menentukan rumah sakit rujukan.
Apresiasi kerja sama
Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang dibentuk oleh Gubernur Lukas Enembe guna membantu mengawasi pelayanan kesehatan di Papua, mengapresiasi kerja sama dengan tiga rumah sakit tersebut. Unit bentukan Gubernur itu menyebutkan kerja sama pelayanan pasien rujukan di tiga rumah sakit nasional luar Papua, menekan pembiayaan layanan kesehatan.
"Kami bersyukur karena dengan adanya kerja sama dengan tiga rumah sakit nasional di luar Papua yakni RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, RSUP Dr Soetomo Surabaya dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk menerima pasien rujukan, bisa menekan pembiayaan layanan kesehatan," kata Kepala Bidang Kesekretariatan UP2KP Alexander Krisifu.
Kerja sama tiga rumah sakit itu menghemat pembiayaan layanan kesehatan yang sebelumnya dengan rumah sakit swasta, tagihan per triwulan kepada Pemerintah Provinsi Papua bisa mencapai lebih dari Rp100 juta. Kini adanya kerja sama dengan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo
Makassar, RSUP Dr Soetomo Surabaya dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta, pembiayaannya bisa ditekan dengan mengacu pada mekanisme pembayaran yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui kapitasi dan INA-CBGs.
Ada sedikit pengurangan pembiayaan layanan kesehatan dari tahun sebelumnya, semisal sebelumnya pembiayaan layanan itu bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, namun kini pembiayaannya tidak sampai Rp100 juta.
Alxander mengaku pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang sudah membangun kerja sama itu lantaran selain mengurangi pembiayaan layanan kesehatan pasien rujukan, kerja sama itu juga merupakan suatu terobosan baru sehingga mempermudah pasien-pasien kurang mampu untuk bisa melanjutkan pengobatannya di rumah sakit luar Papua.
Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua berharap RSUD Jayapura selaku rumah sakit rujukan nasional ke luar Papua memperhatikan gar ansi letter/surat jaminan dari Dinas Kesehatan Papua, sebelum pasien yang bersangkutan berangkat.
Kerja sama berkelanjutan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Provinsi Papua, kembali bekerja sama dengan lima rumah sakit di luar Papua yang sebelumnya sudah dilakukan kerja sama. Jalinan kerja sama itu bertujuan melayani pasien pengguna Kartu Papua Sehat yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut.
Kelima rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan (RSUPP) Jakarta.
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan oleh Kepala Dinas yang sama yakni Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai. Aloysius yang kini menjabat sebagai pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Jayapura, mengaku sudah menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara RSUD Jayapura dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat pada Senin, 26 Februari 2018.
Kerja sama itu dilakukan dalam rangka menangani pasien rujukan yang dirujuk dari RSUD Jayapura ke RSCM Jakarta. Pasien rujukan dari RSUD Jayapura ke RSCM Jakarta sudah dapat dilayani.
Tahun ini, RSUD Jayapura sudah bisa merujuk pasien ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan lebih lanjut. Kerja sama serupa juga sudah dilakukan dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar yang diwakili oleh Wakil Direktur RSUD Jayapura, pada hari yang sama yakni pada Senin, 26 Februari 2018.
Kerja sama itu akan terus digalakkan. RSUD Jayapura akan kembali menandatangani nota kesepahaman kerja dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito Yogyakarta, dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan (RSUPP) Jakarta. Setelah penandatanganan, kelima rumah sak it itu bisa dimanfaatkan oleh orang asli Papua yang dirujuk dengan menggunakan Kartu Papua Sehat (KPS).
Upaya Pemprov Papua
Kerja sama dengan rumah sakit di luar Papua terus dilancarkan padahal pembangunan rumah sakit regional di empat wilayah adat di Provinsi Papua menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe selama menjabat berupaya?menyelesaikan satu rumah sakit regional wilayah adat Meepago di Kabupaten Nabire.
"Pada akhir masa jabatan ini, saya bersama wakil gubernur Klemen Tinal, baru membangun satu rumah sakit regional, empat lainnya di wilayah adat Tabi, Animha, La Pago, Saireri?dan Meepago juga akan segera dibangun," kata Gubernur Lukas Enembe.
Wilayah adat Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya dan Kabupaten Keerom. Wilayah adat Animha meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Kabupaten Asmat.
Kemudian, wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Pu ncak, Tolikara, Pegunungan Bintang, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Kabupaten Yahukimo. Wilayah adat Saireri yakni Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.
Sedangkan wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Kabupaten Nabire. Rumah sakit regional wilayah Meepago telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2017.
Pembangunan rumah sakit rujukan regional ini, keseluruhan pembiayaannya menggunakan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan diharapkan melakukan pendampingan terhadap rumah sakit untuk terakreditasi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan layanan mutu rumah sakit dan juga keselamatan pasien.
Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada kode etik masing-masing. Apabila hal ini terlaksana, tidak sekadar fisik saja yang bagus akan tetapi kualitas pelayanan yang diberikan juga baik. Diharapkan pembangunan sejumlah rumah sak it regional tereleasisasi dan fasilitasnya terpenuhi guna memaksimalkan pelayanan kesehatan di provinsi paling timur ini. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2018 CetakSumber: Antara Papua

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »