www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Panwaslu Paniai membatalkan SK penetapan paslon pilkada

Posted by On 20.02

Panwaslu Paniai membatalkan SK penetapan paslon pilkada

Panwaslu Paniai membatalkan SK penetapan paslon pilkada

id Panwaslu Paniai membatalkan SK penetapan paslon pilkada, KPU Papua, Pilkada 2018

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy (Foto: Antaranews Papua/Alfian Rumagit)

Jadi, terkait Paniai itu keputusan Panwas sudah final. Suka tidak suka, mau tidak mau KPU Paniai harus membatalkan SK penetapan pasangan calon, dalam kurun waktu tiga hari setelah keputusan Panwaslu Jayapura (Antaranews Papua) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paniai memutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 25/HK.03.1 Kpt/9108/KPU.Kab/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Paniai.
Keputusan itu ditempuh Panwaslu Paniai saat menggelar sidang musyawarah sengketa pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati peserta Pilkada 2018 itu.
Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy di Kota Jayapura, Kamis, mengatakan sidang musyawarah sengketa pilkada itu digelar Panwaslu Paniai pada Selasa (27/2) sore.
"Jadi, terkait Paniai itu keputusan Panwas sudah final. Suka tidak suka, mau tidak mau KPU Paniai harus membatalkan SK penetapan pasangan calon, dalam kurun waktu tiga hari setelah keputusan Panwaslu," kata Adam.
Dalam SK nomor 25 itu, ditetapkan lima paslon peserta Pilkada 2018 di Kabupaten Paniai, yakni petahana Hengki Kayame-Yehezkiel Tenouye dan Meki Nawipa-Oktopianus Gobai yang mengunakan jalur partai politik.
Tiga pasangan calon lainnya menggunakan jalur perseorangan yakni Naftali Yogi-Marthen Mote, Yeh uda Gobai-Yan Tebai dan Yunus Gobai-Markus Boma.
Namun, tiga paslon yang menggunakan jalur perseorangan ternyata terindikasi bermasalah dari aspek administrasi dukungan kartu tanda penduduk (KTP), sehingga Panwaslu setempat membatalkan SK penetapan paslon pilkada itu.
Menurut Adam, KPU Paniai harus segera menerbitkan keputusan pembatalan SK penetapan paslon tersebut, agar memberi ruang kepada pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut untuk menempuh upaya hukum.
Suasana sidang musyawarah Panwaslu Kabupaten Paniai, dengan agenda penyelesaian sengketa calon bupati/wakil bupati peserta Pilkada 2018, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (27/2). (Foto: Dokumen KPU Papua)

KPU Paniai pun harus menerbitkan SK baru terkait penetapan dua paslon lainnya yang dinyatakan tidak bermasalah.
"Keputusan itu harus segera dikeluarka n (KPU Paniai) agar tiga paslon independen itu masih mempunyai hak untuk ajukan banding ke PTUN Makasar, Sulsel," ujarnya.
"Jadi, beda dengan rekomendasi, yang bisa diklarifikasi kebenarannya, kalau keputusan itu bersifat final dan mengikat. suka tidak suka harus dilakukan," sambung Adam.
Lebih lanjut mantan Ketua KPU Jayawijaya itu menyampaikan bahwa ketiga paslon perseorangan dan KPU Paniai itu digugat ke Panwaslu oleh salah satu calon bupati, karena saat mendaftar menggunakan KTP nasional dan surat keterangan (Suket).
"Padahal KTP Nasional sudah tidak berlaku, yang berlaku itu KTP elekronik, sementara Suket itu, bisa keluar kalau warga yang dimaksud sudah lakukan perekaman KTP elektronik, tapi ini kan belum, makanya itu yang dipersoalkan sehingga Panwaslu memutuskan demikian," katanya.
Dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Paniai yang digelar oleh Panwaslu setempat di Kota Jayapura pada Selasa (27/2) sore menetapkan sejumlah keputusan.
Diantaranya, membatalkan SK KPU Paniai tentang penetapan calon bupati/wakil bupati, dan memerintahkan kepada KPU Paniai untuk menerbitkan SK baru tentang penetapan calon bupati/wakil bupati, dengan ketentuan tidak menetapkan tiga paslon dari independen yakni Naftali Yogi-Marthen Mote, Yehuda Gobai-Yan Tebai dan Yunus Gobai-Markus Boma sebagai calon bupati/wakil bupati.
Keputusan lainnya yakni memerintahkan kepada KPU Paniai untuk melaksanakan keputusan tersebut paling lambat tiga hari kerja setelah keputusan dibacakan sebagaimana aturan dan perundangan yang berlaku. (*) Pewarta : Alfian Rumagit
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2018 CetakSumber: Antara Papua Politik

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »