www.AlvinAdam.com

Berita 24 Papua

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pengacara terkait "tiang listrik" segera diperiksa sebagai tersangka

Posted by On 19.52

Pengacara terkait "tiang listrik" segera diperiksa sebagai tersangka

Pengacara terkait "tiang listrik" segera diperiksa sebagai tersangka

id Pengacara tiang listrik segera diperiksa sebagai tersangka

Fredrich Yunadi (Foto: Antaranews)

Tadi saya cek juga, direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kami harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukum Jakarta (Antaranews Papua) - Fredrich Yunadi, pengacara kaya raya yang pernah mati-matian membela kliennya Setyo Novanto dalam kasus "tiang listrik" hingga mencuat istilah bakpao, segera diperiksa sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil advokat Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto, untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan kasus KTP-e atas tersangka Setya Novanto.
"Tadi saya cek juga, direncanakan pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat. Kami harap yang bersangkutan dapat memenuhi proses hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.
KPK pun mengharapkan Fredrich dapat memenuhi panggilan KPK itu pasca ditetapkan tersangka pada Rabu (10/1).
"Jika memang ada tanggapan dan bantahan nanti bisa disampaikan oleh yang bersangkutan saat dirinya hadir memenuhi panggilan KPK tersebut," ucap Febri.
KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi alias Fredy Junadi, dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Barat Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sa ma untuk memasukkan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.
KPK telah memeriksa 35 orang saksi dan ahli dalam proses penyelidikan sebelum penetapan dua tersangka tersebut.
KPK pun mengimbau agar pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai advokat ataupun dokter agar bekerja sesuai dengan etika profesi dengan itikad baik baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela serta tidak menghambat atau menghalang-halangi proses hukum yang berlaku, khususnya upaya pemberantasan korupsi. (*) Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2018 CetakSumber: Antara Papua Hukum

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »